Saat ini perkembangan teknologi internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi internet sudah banyak digunakan untuk e-commerce dan berkembang juga kepada pemakaian aplikasi internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan nama e-Government.
e-Government merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien.
Pengertian lainnya yaitu sebuah bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital atau komputer yang berbasiskan teknologi informasi.
Inisiatif eGovernment di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, eGovernment wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.
E-Government dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh. Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas men-download formulir yang dibutuhkan. Pemrosesan / pengumpulan formulir secara online merupakan contoh interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan delivery (pembayaran). Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan eGovernment di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003). Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa eGovernment bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah. Pemberian pelayanan sampai dengan tahap full-electronic delivery service perlu diupayakan.
Situs?situs institusi publik di Indonesia selain dapat diakses secara langsung dapat diakses melalui entry point lembaga publik Indonesia www.indonesia.go.id yang merupakan portal nasional Indonesia. Dari situs ini selain memperoleh informasi pengunjung juga dapat mengakses secara langsung beberapa situs institusi publik dan media.
Beberapa contoh implementasi eGovernment yang mendominasi di seluruh dunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara antar lain pendaftaran kelahiran, pernikahan dan penggantian alamat, perhitungan pajak (pajak penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran bisnis, perizinan kendaraan dsb.
Jadi penyelenggaraan eGovernment di Indonesia pada saat ini belum terselenggara secara maksimal karena masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta Indonesia masih kurang SDM yang memang ahli di bidang ini. Selain itu pengetahuan masyarakat atau pun kesadaran masyarakat akan internet juga merupakan kendala utama apalagi di daerah-daerah masih banyak masyarakatnya belum mengenal internet dan cara memanfaatkannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi masih banyaknya masyarakat Indonesia yang masih buta aksara yang tentu saja ha ini menjadi penghambat maksimalnya kegiatan e-Government yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi sesungguhnya ini semua bukan sepenuhnya kelalaian pemerintah tetapi juga kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya internet di zaman sekarang yang sudah modern akan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
Tidak seperti pelaksanaan e-Government di Denmark, Denmark merupakan Negara yang memiliki HDI (Human Development Index) yang tinggi dan termasuk peringkat teratas di dunia dengan GDP per kapita yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakatnya pun tinggi. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakatnya memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap penggunaan internet. Mereka dalam kehidupan sehari-hari memang menggunakan internet dalam segala kegiatan kehidupan mereka, karena hal ini merupakan bukan hanya kesadaran dari pemerintah yang bisa membaca dan mengelola pelayanan akan kebutuhan yang pentin bagi masyarakat demi kesejahteraan rakyatnya tetapi juga adanya kesadaran dari masyarakatnya akan pentingnya internet bagi kehidupannya.
Referensi:
http://anandautama04.blogspot.com/2013/10/penerapan-telematika-dalam-bidang-e.html
http://cyma.blog.fisip-untirta.ac.id/penerapan-e-government/
0 komentar:
Posting Komentar